Road Map Industri Telematika Nasional pemerintah mestinya dijalankan dengan strategi yang konsisten disertai pemihakan yang konkrit kepada industri software atau Independent Software Vendor( ISV ) dalam negeri. Sayangnya strategi itu sering terkooptasi oleh agenda kapitalis komprador. Akibatnya, kebijakan pemerintah terhadap ISV dalam negeri seperti pepatah Anak di pangkuan dicampakan, beruk di rimba disusui�.

Pemerintah telah menaburkan janji lewat Nota Keuangan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN) 2008. Semangat APBN 2008 yang bertujuan menggenjot pembangunan infrastruktur bisa gagal jika pemerintah tidak mampu mengatasi empat rintangan laten; rintangan Kognitif, Sumber Daya, Motivasi dan Politik. Dibutuhkan Sense of Detail yang kuat disegala lini pemerintahan untuk mengatasi empat rintangan pokok diatas, agar semangat APBN 2008 tidak kandas.

Beberapa pemerintah daerah dinilai telah kehilangan business friendly. Berbagai kasus buruknya mutu pelayanan publik melahirkan stigma betapa kurang ramahnya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor bisnis dan investasi.

Tahap awal Pilkada DKI Jakarta sudah mencuatkan sengketa. Proses pendaftaran pemilih telah menjadi titik api sengketa. Daftar tetap pemilih oleh sebagian pihak dinilai cacat aspirasi karena menghilangkan hak pemilih dan memunculkan “ghost Voters� atau pemilih siluman. Akibatnya, KPUD DKI semakin terpojok lalu bertindak kaku dalam melanjutnya proses Pilkada.

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) sudah lama terbentuk. Namun, akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini belum menggembirakan. Komite yang dibentuk lewat Peraturan Presiden No.42/2005 itu kini diperkuat lagi dengan kebijakan ekonomi berupa Inpres No.6/2007 yang juga banyak menyangkut bidang infrastruktur. Antara lain tentang pembiayaan dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembentukan Indonesia Infrastructure Fund.

Terpilihnya Muhammad Nuh menjadi Menkominfo menggantikan Sofyan Djalil telah membawa angin segar. Langkah dan kebijakannya nanti diharapkan menjadi katalisator bagi usaha dan pengembang Telematika atau ICT ( Information and Communication Technology ) di tanah air. Pekerjaan rumah yang sangat penting adalah mengembangkan infrastruktur telematika untuk mendongkrak daya saing dengan melibatkan seoptimal mungkin produk pengembang telematika dalam negeri.

Semangat Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Telematika sebagai Smart Infrastructure harus didorong dengan kebijakan nasional yang terintegrasi. Eksistensi Smart Infrastructure harus mampu memperbaiki pelayanan umum dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya di daerah sehingga mampu membangkitkan daya saing.

Predikat TVRI sebagai televisi publik belum disertai dengan langkah efisiensi dan perubahan karakter jurnalistik secara mendasar. Padahal, dengan situasi seperti sekarang ini rakyat sangat membutuhkan menu siaran yang segar, cerdas dan mampu memompa motivasi. Predikat sebagai Lembaga Penyiaran Publik ( LPP) belum diartikulasikan secara pas oleh para direksi. Kondisi TVRI semakin parah dengan terjadinya konflik segitiga antara Direksi – Serikat Karyawan – dan Dewan Pengawas yang terjadi akhir-akhir ini. TVRI semakin dihinggapi oleh penyakit struktural yang sangat kronis. Sehingga nafasnya tersengal-sengal hampir putus.

Proyeksi Perekonomian yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah telah menggariskan pertumbuhan 6,8 persen untuk tahun mendatang. Tekad pemerintah itu akan terkendala jika arsitektur perbankan nasional dalam kondisi ringkih. Apalagi integritas industri perbankan nasional masih saja dirongrong oleh berbagai kasus kejahatan. Berbagai modus kejahatan perbankan atau biasa disebut fraud sulit dideteksi secara dini. Karena para pelaku sangat memahami kerentanan arsitektur perbankan nasional secara sistemik melalui mekanisme audit, kerentanan tata kelola bank, maupun lewat security hole Telematika.

Pilkada yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta dan daerah lainnya masih dibayang-bayangi oleh busung pemilih. Beberapa kalangan berpendapat tingkat partisipasi warga dalam Pilkada DKI yang diselenggarakan secara langsung pada Agustus 2007, diprediksi akan rendah.