Rintangan pertama, kognitif organisasi pemerintahan sudah menjadi status quo. Perlu manajemen yang mampu menjungkir-balikan keadaan (turnaround) hingga menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya transformasi strategis. Selama ini kepemimpinan nasional terlalu berorientasi terhadap angka-angka yang sarat dengan manipulasi. Untuk merobohkan rintangan kognitif para CEO kaliber dunia selalu menekankan realitas kompetisi yang keras.
Rintangan kedua yang harus dilompati adalah rintangan Sumber Daya. Realitas pahit tentang kurangnya sumber daya acapkali menjatuhkan moral. Untuk melompati rintangan sumber daya diperlukan strategi horse trading (dagang kuda). Adalah strategi yng mentransaksikan atau menukarkan kelebihan sumber daya unit dengan yang lain dalam tempo yang cepat.
Rintangan ketiga adalah motivasi. Dijajaran birokrasi pemerintah sangat sedikit sosok yang mampu menjadi kingpins, yakni sosok yang mampu memicu terjadinya gerakan energi positif yang memiliki kemampuan persuasif dalam membuka akses pada sumber daya. Analog dengan permainan bowling, jika kita mampu menjatuhkan kingpins (pin utama) maka pin yang lainnya akan ikut jatuh.
Rintangan keempat yang harus dirobohkan adalah politis. Kabinet sekarang ini disusun lewat interes multi partai plus kapitalis atau pengusaha komprador sehingga sangat rentan dan lambat dalam pengambilan keputusan.
Pertaruhan Pemerintahan
Presiden acap kali meminta restu petinggi parpol jika harus mengeksekusi suatu kebijakan. Akibatnya berbagai keputusan dan paket pemerintah terasa setengah hati dan ragu-ragu. Untuk merobohkan rintangan politik diperlukan tipe birokrasi consigliere, yakni sosok yang piawai secara politis, mampu bernegosiasi secara cepat serta memahami berbagai jebakan struktural dan finansial.
Selama ini kita sering melihat bahwa pemerintah dalam menjalankan grand strategy masih terkendala oleh faktor detail. Para Menteri dan Birokrasi pemerintah belum memiliki sense of detail dan sulit mempraktikkan kerja detail dilingkungannya. Mereka cenderung menempuh jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan. Akibatnya berbagai program menjadi terlambat, salah sasaran, dan kurang efektif. Contoh aktual dari buruknya kerja detail dari birokrasi adalah masalah pembangunan infrastrukur, proses investasi, dan program konversi energi.
APBN 2008 merupakan taruhan penting bagi kredibilitas dan kinerja pemerintahan SBY-JK. Untuk itu dibutuhkan atmosfir kerja detail dari segenap birokrasi mulai dari para Menteri, pengelola BUMN hingga pejabat daerah. Alasan kunci tentang pentingnya sense of detail adalah untuk menetapkan milestones dengan baik lalu menjalankannya secara meyakinkan, cepat dan efisien. Secara filosofis gambaran terhadap kerja detail mirip dengan peran komandan penerjun payung elite Pathfinder yang harus detail dan teliti dalam menjalankan misinya.
Sejarah telah mencatat bahwa Jenderal Dwight Eisenhower selama Perang Dunia II memiliki rasa ingin tahu yang tak puas-puasnya pada detail. Bagi Jenderal itu detail-detail kecil akan menjadi faktor penentu dalam peperangan. Penguasaan terhadap detail selalu menjadi perhatian utama pemerintah USA untuk menyelesaikan persoalan sipil maupun militer.
Untuk mewujudkan kerja detail yang sebaik-baiknya dikalangan birokrasi dan pengelola BUMN diperlukan reformasi birokrasi dan revisi UU Kepegawaian. Untuk itu diperlukan pusat pelatihan manajemen dengan expert system yang berbasis telematika. Semacam pusat pelatihan pengembangan manajemen General Electric (GE) bernama Crotonville di Croton-on-Hudson. Yang mana majalah Fortune menyebut pusat pelatihan itu sebagai “Harvard of Corporate America”.
Crotonville juga beroperasi sebagai ‘think thank’ GE selama bertahun-tahun dan menguatkan nilai-nilai GE. Di Crotonville-lah ribuan pemimpin GE dilatih kerja detail hadapi persaingan global. Maestro manajemen Jack Welch sendiri memberikan kuliah kepada para manajer GE tentang segala sesuatu mulai dari Six Sigma hingga e-Initiative.
Indonesia Inkorporasi yang tangguh bisa terwujud jika penyelenggara negara sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sama dengan negara maju. Inti dari inkorporasi adalah menyatukan berbagai unsur ke dalam sebuah kesatuan dengan infrastruktur yang modern. Merujuk pengalaman dan praktek Japan Incorporated adalah pembentukan berbagai perusahaan inti, yang mendapatkan dukungan atau kemudahan dari pemerintah seperti kemudahan perizinan, kemudahan di dalam melakukan berbagai bisnis yang berkaitan dengan birokrasi.
Bahkan, Japan Incorporated juga mencakup hal-hal lebih luas, yakni tuntutan pada serikat pekerja untuk loyal dan memiliki kompetensi yang tinggi.
Pada saat ini Indonesian Incorporated masih dihadang jalan yang terjal dan berlubang. Diperparah lagi oleh belum memadainya birokrasi pemerintah untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Juga belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) di setiap instansi pelayanan publik yang berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan implementasi dan inovasi kerja detail bagi pejabat dan aparatur negara sudah sangat mendesak. Karena semakin melemahnya denyut produktivitas bangsa yang dibarengi dengan semakin berkurangnya jumlah lapangan kerja serta membengkaknya angka pengangguran.
*) Praktisi Telematika
